Negara Dualisme

6/25/2015 0 Comments

Ada satu hal yang harus kita sadari karena sangat akrab dengan Indonesia. Begitu akrabnya sampai di setiap era ada aja satu hal ini, jadi hal ini bisa disebut sebagai "sejarah yang terus terulang". Dualisme namanya.


Dualisme Federasi Olahraga
Beberapa tahun lalu, kita akrab dengan yang namanya dualisme kepengurusan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Ada semacam perebutan kekuasaan disitu, juga berbagai masalah yang berlarut-larut. Sampai sekarang, dualisme yang terjadi beberapa tahun lalu itu masih terngiang oleh setiap penggemar sepakbola di tanah air, atau bahkan mungkin ada hubungannya dengan permasalahan PSSI yang ada baru-baru ini.


Nggak cuma PSSI yang mengalami dualisme, ada beberapa federasi olahraga lain yang mengalami permasalaahan serupa, walaupun nggak semua bisa gue sebut disini. Balik lagi ke topik tulisan, potensi sepakbola Indonesia besar banget sebenernya. Kita tau sendiri berapa puluh kali ada tokoh sepakbola internasional yang berkunjung ke Indonesia dan bilang potensi kita melimpah. Potensi melimpah memang wajar, apalagi mengingat sepakbola jadi olahraga terfavorit, serta banyaknya penduduk Indonesia. Mungkin kalau nggak ada dualisme dan pengelolaan dalam kondisi terbaik, sudah sejak lama Indonesia mewujudkan mimpi jadi peserta piala dunia.

Dualisme Komite Olahraga
Gue turut berduka dengan Indonesia yang cuma berhasil meraih posisi 5 (dari 11 peserta) SEA Games 2015. Padahal diatas kertas harusnya Indonesia cuma kalah peringkat dari Thailand, atau malah justru jadi yang nomor 1  mengingat penduduk Indonesia yang (sangat) jauh lebih banyak dari negara manapun peserta SEA Games 2015 (penduduk Indonesia lebih dari 1/3 total penduduk ASEAN).

Salah satu penyebabnya adalah dualisme Komite Olahraga yang mengurusi urusan Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan semacamnya; antara KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Konflik ini berlarut-larut banget, sebagai contohnya setelah SEA Games 2011 di Jakarta - Palembang, perolehan medali dan peringkat Indonesia terus turun. 65 - peringkat 4 ketika SEA Games Naypyidaw, 47 emas - peringkat 5 ketika SEA Games Singapura.


Kenapa gitu? Karena konflik yang terjadi bikin turunnya dana pembinaan dan segala macam urusan lainnya jadi nggak jelas mau dikasih kemana, KONI atau KOI. Jadilah segala permasalahan di atas tersebut. Ya, gue nggak terlalu menguasai soal ini tapi berharap banget semoga konflik dan dualisme komite olimpiade ini segera selesai. Mengingat nama besar Indonesia juga posisi Indonesia yang bakal jadi tuan rumah Asian Games (pagelaran olahraga terbesar se- Asia) di tahun 2018.

Dualisme Klub Sepakbola
Sepakbola jadi olahraga dengan peminat terbanyak dan market value terbesar se-Nusantara. Tapi ternyata keadaan yang begitu baik nggak menjadikan sepakbola punya pengelolaan yang terbaik, justru sebaliknya, ramai dualisme.


Ingat perkara ISL - IPL yang bikin beberapa klub mengalami dualisme, kan? Itu sampai sekarang belum selesai masalahnya. Terakhir ada Arema (salah satu klub sepakbola di Malang Raya sana) yang bermasalah tentang kepengurusannya, padahal Arema itu salah satu klub besar dan melegenda di Indonesia. Belum lagi di tahun-tahun lalu ada dualisme di Persija (DKI Jakarta), Persebaya (Kota Surabaya), dan beberapa tim lain. Persija dan Persebaya juga tim yang setara besarnya dengan Arema, lho. Tim-tim kecil kekurangan dana, tim-tim besar sibuk dualisme; begitulah.

Dualisme Partai
Dulu sempat ada partai dengan ciri khas warna merah yang sempat berdualisme, mungkin sebelum generasi seangkatan gue lahir. Tapi konon kabarnya, itu cuma trik-trikannya rezim yang kurang suka aja. Nah, kalo sekarang udah nggak ada rezim-reziman lagi tapi masih aja ada dualisme.


2 partai, warna kuning dan warna hijau belum lama ini berdualisme, atau orang banyak menyebutnya dengan "konflik internal". Dua partai itu padahal partai besar lho, yang satu partai terbesar di eranya, yang satu disebut sebagai partai pemersatu umat pada masanya. Tapi malah jadi dualisme gitu, gue jadi bingung sebenernya 2 partai itu partai besar bukan sih kok bisa bisanya dirusak dari dalem gitu. Atau justru saking besarnya mereka malah gampang ditimpa dualisme?

Dualisme Parlemen
Ingat beberapa waktu lalu ketika "dewan kebanggaan negara kita" belum lama mengucap sumpah sakti yang membuat posisi mereka menjadi begitu "mulia", menjadi wakil dari suara rakyat yang dicitrakan sebagai suara yang sangat terabaikan oleh penguasa.


Tapi apa yang dilakuin dewan perwakilan kita setelah mereka mengucap sumpah sakti dan menerima amanah? Yak, betul, ribut-ribut saling saingan, ribut-ribut berdualisme! Gue lebih nggak habis pikir lagi, kalo partai okelah mereka cenderung terlihat jauh dari rakyat pada umumnya, punya urusan-kepentingan sendiri. Lah kalo parlemen? Mau gimanapun keadaannya mereka mewakili rakyat lho, masa iya sampe segitunya. Okelah ada yang bilang mereka nggak serius ngelakuin itu semua -cenderung keliatan bercanda. Tapi coba pikir, mereka orang dewasa semua, mereka orang berpendidikan semua, mereka semua bukan orang awam, dan yang terpenting mereka semua wakil kita, wakil rakyat. Apakah urusan rakyat sebercanda itu?

Dualisme Pemberantasan Korupsi
Korupsi dibenci rakyat, korupsi menyengsarakan rakyat, karena itulah korupsi harus bener-bener diberantas. Tapi apa yang terjadi ketika pemberantasan korupsi jadi rebutan,, atau malah jadi perkara? Hancur sudah pemberantasan itu, hancurlah niat pemberantasan korupsi.


Kembali ke pembahasan, beberapa tahun lalu kita tau ada kasus cicak vs buaya, KPK vs POLRI. Nah, beberapa waktu lalu muncul lagi cicak vs buaya jilid II dan kali ini efeknya sampe mana-mana. KPK jadi melemah karena "perwira"nya pada dipermasalahkan sama polisi. Bahkan korps Tri Bhrata (baca : polisi) ujug-ujug jadi ikutan memiliki tugas memberantas korupsi, jadi sekarang statusnya polisi lewat Bareskrimnya juga jadi lembaga pemberantasan korupsi macam KPK.


Oke dengan positive thingking kita bisa bilang itu bagus karena bisa bantu KPK, dan semacamnya. Tapi permasalahannya, mereka malah jadi kaya rebutan gitu, belum lagi kedua lembaga yang saling tangkap menangkap. KPK menyelidiki personil kepolisian terkait korupsi, dan sebaliknya kepolisian mentersangkakan personil KPK terkait beberapa tindak kriminal. Yaudah, dengan demikian yang terjadi adalah dua kubu pemberantas korupsi ini saling bunuh. Bersorak-soraklah para koruptor.

Dualisme Kepemimpinan
Jangan kira kita bisa dualisme baru-baru ini aja, dan jangan kira dualisme di negara kita sampe segitu aja. Dualisme di negara kita lebih parah dari itu bro. Terakhir adalah dualisme kepemimpinan.


Coba para pembaca buka buku sejarah SMA. Disitu bakal ada periode dimana kita bisa mengartikan bahwa di periode itu Indonesia punya 2 presiden. Yap, akhir kepresidenan Proklamator Ir. Soekarno. Sekitar tahun 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), isinya kira-kira mengamanatkan kepada Letnan Jenderal Soeharto (Menteri Panglima Angkatan Darat) untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan pemerintahan (dalam rangka mengembalikan keadaan keamanan negara supaya kembali kondusif karena keadaan saat itu sedang buruk-buruknya pasca G30S/PKI dan kekacauan lainnya).


Nah, permasalahannya adalah, tahun 1966 melalui Supersemar itu dianggap sebagai "naik takhtanya" Letjen. Soeharto sebagai presiden. Padahal jelas-jelas Ir. Soekarno masih dalam masa jabatannya dan baru dilengserkan oleh MPRS pada Maret 1967. Timbul pertanyaan, siapa sebenarnya pemimpin Indonesia dari Maret 1966 - Maret 1967 sebelum ketetapan MPR keluar? Wikipedia menulis masa jabatan Presiden Soekarno adalah sampai 12 Maret 1947, sementara beberapa tahun lalu ketika Soeharto meninggal hampir seluruh media menyebut kekuasaannya adalah 32 tahun (masa lengser = 1998. 1998 - 32 = sejak tahun 1966).

Begitu kental dengan nuansa dualisme dimana-mana, oke kalau dualisme itu bisa membuat keadaan menjadi lebih baik karena "kebersamaan dan kesamaan" yang ada. Tapi nyatanya, dualisme pada umumnya bikin kacau dimana-mana. Begitulah kira-kira negara kita, Indonesia. Atau malah lebih tepatnya kita sebut dengan "Negara Dualisme"? (nab)

0 komentar: